oleh: Jacob Ereste
NNB Indonesia – Rakyat tak lagi menganggap penting mendengar kerugian negara 800 miliar dolar. Juga tak perlu mendengar kerugian PT Timah yang seharusnya profit 25 triliun per tahun, namun hanya diakui cuma 1,3 triliun saja. Demikian juga keberadaan bandar udara di wilayah Indonesia yang tidak terkontrol oleh negara. Begitu juga ocehan tentang 80 persen timah dari Indonesia dibawa ke luar negeri tanpa membayar pajak. Sebab rakyat sudah lebih tahu tentang semuanya itu hanya sekadar untuk melupakan perut yang lapar serta kebingungan untuk membayar biaya sekolah dan belanja ekonomi rumah tangga yang semakin memburuk.
Rakyat pun tak peduli siapa pemilik kebun sawit PT Perkebunan Kaltim Utama, PT Tritunggal Sentea Biana, PT Admira Lestari Industri. Apalagi pemilik PT Tidar Kerinci Agung di Sumatra Barat dan Jambi, PT Kiani Hutani Lestari Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, dan PT Balantara Pusaka di Berau Kalimantan Timur. Termasuk PT Tanjung Redeb Hutani dan PT Kertas Nusantara yang membutuhkan banyak kayu bukan hanya untuk memproduksi kertas, tapi juga untuk keperluan lain yang memiliki nilai komersial tinggi dan menjadi sumber pendindangan uang dan kekayaan, kendati akibatnya telah memiskinkan dan menyengsarakan rakyat.
Yang diperlukan oleh rakyat adalah tindakan nyata, bukan omong kosong belaka. Sebab yang diperlukan dalam mengurus negara dan menyelamatkan rakyat harus dengan tindakan nyata dan berhasil guna. Tidak bisa cuma omong saja tanpa bukti yang bisa segera dirasakan manfaat nyatanya oleh rakyat. Persis seperti bantuan untuk bencana akibat ulah manusia di Sumatra, mana mungkin bisa ditunda karena langkah cepat diperlukan bukan hanya untuk menghadapi ancaman kelaparan, tapi juga masalah kesehatan dan upaya kembali menjalani hidup yang layak, kendati sejumlah harta benda hingga ternak peliharaan, bahkan saudara dan sejumlah anggota keluarga lain yang hilang maupun yang meninggal dunia pun harus diurusi secara benar dan layak.
Jika rilis berita dari perkembangan terbaru tentang bencana akibat ulah manusia di Sumatra ini bisa dipercaya hingga 8 Desember 2025, skala bencana akibat ulah manusia yang sangat besar ini berdampak pada jutaan warga serta ribuan korban manusia dan entah berapa nilai kerugian harta benda serta berbagai bentuk usaha yang hilang. Maka pantas disebut sebagai bencana nasional agar tidak menunjukkan sikap arogan dan hasrat menutup diri dari keculasan diri sendiri guna menutupi kesalahan akibat ketamakan yang tidak terkendali.
Tercatat di Aceh menurut pihak kepolisian 1,9 juta jiwa terdampak, 831.100 jiwa mengungsi tersebar di sekitar 2.000 titik. Korban meninggal 381 jiwa dan 31 orang hilang. Sedangkan di Sumatra Utara tercatat 1,6 juta jiwa terdampak dengan 339 orang meninggal dan 107 orang hilang. Di Sumatra Barat 256.681 jiwa terdampak dengan 235 korban meninggal dan 93 orang hilang. Menurut Kombes Pol Erdi A Chaniago total korban seluruhnya di tiga provinsi Sumatra ini untuk sementara berjumlah 965 meninggal, 1.043 luka berat, 3.974 luka ringan dan 231 orang hilang. Hingga 727 jenazah telah berhasil diidentifikasi identitasnya.
Jadi pangkal soal yang bermula dari konsesi pengirim bencana itu memang sudah dimulai sejak awal dalam tata cara pengelolaan yang salah terhadap negeri ini. Setidaknya Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemegang rekor paling banyak memberikan konsesi lahan kepada pengusaha dan korporasi. Dalam 10 tahun berkuasa telah memberi konsesi 55 juta hektare lahan kepada korporasi atau pengusaha untuk menebang kayu di hutan lalu mengolah lahan sesuka hati mereka. Semasa Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun tercatat 78,6 juta hektare. Dan semasa Presiden Joko Widodo konsesi lahan kembali diumbar seluas 7.974.889 hektare. Sayangnya pada era Presiden Prabowo Subianto masih dalam proses pendataan, kendati masih dalam tenggang waktu yang relatif singkat namun sudah menuai bencana di berbagai daerah, hingga bencana yang baru saja terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sungguh sangat memilukan. Sebab bantuan untuk para korban bencana akibat ulah manusia ini pun justru menjadi objek jarahan oleh mereka yang hadir di lokasi bencana untuk sekadar mendulang citra diri memiliki kepedulian kemanusiaan yang palsu.
Lalu apa artinya semua itu bagi rakyat, hutan, perkebunan, lahan tambang dan kerusakan alam serta lingkungan, bagi kelangsungan hidup manusia yang masih mampu bertahan untuk terus hidup dalam kerusakan akibat ulah manusia ini?
Agaknya rakyat sendiri sudah tidak lagi memiliki sisa kesabaran untuk menunggu dan menanti janji serta omong besar pejabat yang akan melakukan tindakan nyata, meski inisiatif dari rakyat sendiri bisa saja dilakukan dengan cara dan pilihan yang paling tepat. Karena rakyat memang tidak boleh diam dan harus paham bahwa masa depan keselamatan bangsa dan negara Indonesia berikutnya tidak bisa begitu saja dipasrahkan kepada siapa pun, karena negeri ini adalah milik kita yang harus ditata lebih baik dan lebih beradab dengan sikap yang ugahari.
